Buruh : Batalkan Inpres Upah Murah

Jumat, 30 Agustus 2013 14:45

Jakarta, MDTV: Presiden Konfedrasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) atas desakan Apindo dan pengusaha hitam (mafia) adalah sebuah kesalahan besar.

"Pemerintah mengeluarkan Inpres sebagai bentuk kepanikan dan tindakan ngawur untuk menekan upah buruh kembali menjadi murah," kata Said dalam siaran pers yang diterima Menit.tv, Jumat (30/08/13).

Oleh karena itu, lanjutnya, buruh indonesia menolak dan meminta dicabut Inpres yang mengatur penetapan upah minimal tersebut karena mengembalikan rezim upah murah dan memiskinkan buruh secara struktural akibat pemerintah (menko perekonomian dan menperin) tunduk pada tekanan Apindo.

"Karenanya kami meminta para gubernur dan dewan pengupahan daerah untuk tidak mematuhi Inpres tersebut karena cacat hukum," ujarnya.

Iqbal menjelaskan penetapan UMP seharusnya disahkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi bupati setelah dilakukan survei oleh dewan pengupahan daerah, jadi bukan ditentukan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Inpres tersebut. Hal itu sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2003, Permenakertrans nomor 12 tahun 2013, dan Permenakertrans nomor 1 tahun 99.

"Inpres tersebut bentuk kengawuran dan kepanikan Menkoperekonomian, Menperin, dan terutama Apindo karena survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) saja belum dilakukan tapi nilai upah minimum sudah ditentukan inflasi plus 5 persen dan plus 10 persen. Kami menolak hal tersebut dan tetap menuntut kenaikan upah minimum dengan alasan daya beli buruh turun 30 persen akibat BBM naik plus inflasi 2 digit," imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, tidak ada korelasi antara meningkatnya nilai mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap nilai Rupiah dengan kenaikan upah minimum. Kalau upah minimum dikendalikan rendah, maka konsekuensinya daya beli buruh turun dan kalau daya beli masyarakat menurun, konsumsi domestik melemah.

"Kalau konsumsi domestik lemah rupiah akan melemah. Jadi harus dibalik daya beli buruh harus ditingkatkan agar nilai rupiah menguat," tegasnya.

Dia juga menjelaskan Inpres ini akan menimbulkan gejolak buruh diseluruh indonesia karena buruh merasa pemerintah hanya mendengarkan keluhan Apindo saja tanpa melibatkan serikat pekerja. Sehingga bisa dipastikan akan ada aksi penolakan buruh secara besar-besaran yaitu pada 3 september mendatang.

"5.000 orang forum buruh DKI aksi di kantor jokowi, 5 september 30 ribu buruh se-jabodetabek aksi di istana, Kemenakertrans, Kemenkes dan PT Jamsostek juga pada tanggal yag sama. 3000 buruh di Bandung aksi di gedung sate, 10 september 10 ribu buruh Jatim aksi di kantor gubernur, 11 september ribuan buruh aksi di Medan, 12 september 5000 buruh Batam aksi di kantor walikota, dan terus secara bergelombang di kota-kota lainnya serta puncaknya mogok nasional 3 juta buruh serempak seluruh indonesia pada Oktober atau Nopember 2013," tutupnya.


 


Buffer

Untuk Informasi pemasangan iklan hubungi : noeroel
Phone : 021 31996270 ext:1840
email: marketing[at]menit.tv